Arsip untuk Juni, 2012

Tingginya Inflasi Pada Sektor Rill

Posted: Juni 26, 2012 in Tak Berkategori

TINGGINYA INFLASI PADA SEKTOR RIIL

BAB 1
LATAR BELAKANG

Kalau kita mencermati berita di media akhir-akhir ini, kemungkinan akan membuat kecil hati dan timbul kekawatiran. Akankah hari esok masih lebih baik? Bagaimana jika tidak? Angka inflasi pada Maret 2008 dibanding dengan Maret 2007 (year on year) mencapai 8,17 persen, padahal saat bulan Maret 2007 inflasi tahunan hanya 6,6 persen. Pada bulan Maret 2008 angka inflasi sebesar 0,95 persen, dengan demikian laju inflasi pada tiga bulan pertama tahun ini sudah mencapai 3,41 persen. Didalam komponen index inflasi umum, inflasi bahan pangan sudah mencapai 13,6 persen.

Dari sisi pasar keuangan, gejolak dimulai sejak krisis kredit kepemilikan rumah di Amerika, yang telah membuat rugi puluhan miliar dollar Bank-bank internasional, seperti: Citigroup, UBS, Merril Lynch dan BearStearns. Kerugian Bank kelas dunia tersebut telah menyebabkan terjadi pengetatan di pasar keuangan internasional. Inflasi sedang menjadi momok di seluruh dunia karena kenaikan harga minyak bumi dan bahan pangan. Tren diversifikasi di dunia, dari sumber energi minyak bumi ke energi dari bahan pangan, telah menaikkan harga komoditas pangan, seperti: kelapa sawit, jagung dan gandum.

Di sektor riil, meningkatnya inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Sekitar 60 persen atau bahkan lebih, dari pengeluaran kalangan masyarakat ini akan tersedot untuk belanja makanan. Kenaikan harga makanan yang berada pada kisaran 15-30 persen, akan berdampak pada penurunan kualitas hidup. Bagaimana dengan pengusaha skala kecil dan menengah?

BAB 2
PERMASALAHAN

2.1. BAGAIMANA TERJADINYA INFLASI?
Tingkat inflasi untuk bulan Oktober 2005 yang sangat tinggi itu (8,75%) masih membuat prihatin banyak kalangan. Karena ada yang disebut core inflation, atau inflasi inti, oleh Bank Indonesia yang besarnya sekitar 7-8% setahun maka kedua pengaruh inflasi ini secara agregatip menimbulkan inflasi lebih dari 15% setahun. Maka arti inflasi harus disikapi.

Arti atau definisi umum dari inflasi adalah gejala kenaikan harga secara umum (artinya semua harga terpengaruhi) oleh karena “terlalu banyak uang mengejar jumlah barang yang jumlahnya tidak bertambah”. Inflasi dalam artian ini adalah gejala effective demand yang terlalu besar, entah oleh karena akibat kebijakan fiskal (anggaran belanja pemerintah) atau oleh kebijakan moneter dari bank sentral. Misalnya, dalam masa pertama RI inflasinya tinggi sekali oleh karena kebijakan fiskal terlalu “gampangan” (loose). Artinya, kalau pemerintah memerlukan uang maka ditempuh jalan yang mudah, yakni cetak saja uang baru. Usaha untuk mengumpulkan pajak baru merupakan usaha serius di zaman yang mutakhir. Pada tahap berikutnya maka dalil untuk “mencetak saja uang kalau diperlukan pemerintah” dikoreksi. Pembiayaan defisit anggaran belanja pemerintah diusahakan dengan cara yang tidak langsung menuju ke pencetakan uang baru. Maka pada tahap itu menarik pinjaman luar negeri menjadi jalan keluar yang sering ditempuh oleh pemerintah. Ini sesuai dengan prinsip umum pembiayaan defisit anggaran belanja pemerintah yang non-inflator, yakni berhutang saja dari luar dan dalam negeri, atau/dan menjual asset negara. Menjual asset negara untuk menutup defisit juga merupakan upaya yang lebih mutakhir, yakni dengan menjual BUMN, entah sebagian sahamnya atau secara keseluruhan (privatisasi).

Bank Indonesia sebagai bank sentral sekarang mempunyai misi tunggal, yakni menjaga nilai rupiah, artinya sekuat tenaga berusaha mengekang inflasi. Kalau ada tekanan inflasi yang meninggi maka BI menaikkan suku bunganya (BI rate atau SBI) sehingga mengerem pengeluaran kredit baru oleh sistim perbankan. Akan tetapi kalau inflasi tetap memuncak maka BI menghadapi dilema, seperti sekarang ini juga.
Secara umum terdapat dua jenis inflasi yakni kenaikan harga Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan headline inflation dan inflasi inti (core inflation). Kenaikan harga BBM merupakan faktor administered price atau kenaikan harga yang dipicu oleh kebijakan pemerintah.
Masalahnya, salah satu yang bisa memicu kenaikan inflasi inti itu adalah ekspektasi masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Yang terjadi seringkali kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan harga barang-barang dan jasa, termasuk yang tidak terkait langsung dengan kenaikan BBM.
Pemerintah juga perlu menyalurkan sebagian dana untuk investasi infrastuktur. Sebab selama ini hal yang menaikkan inflasi IHK adalah ketidaklancaran distribusi barang dan bahan pokok. Apabila distribusi lancar maka inflasi juga akan dapat ditekan.
Laju inflasi yang begitu tinggi, yang ditandai dengan melambungnya harga barang dan jasa, dikhawatirkan mendorong masyarakat mengorbankan pendidikan dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi itu bisa semakin menurunkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sehingga daya saingnya semakin merosot.
Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sri Adiningsih, mengatakan kepada Pembaruan di Jakarta, Senin (7/11), kenaikan laju inflasi yang dibarengi dengan kenaikan harga akan menyebabkan masyarakat memilih secara ketat pengeluaran rumah tangganya.
Berkaitan dengan hal itu masyarakat akan menempatkan kebutuhan pangan se- bagai prioritas utama dalam belanja rumah tangga. Sedang kebutuhan lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan, tidak masuk dalam prioritas.
Untuk itu, Adiningsih mengimbau pemerintah dan Bank Indonesia (BI) betul-betul bekerja keras meminimalisasi dampak inflasi terhadap ekonomi, terutama di tingkat rumah tangga, dengan memberikan insentif dan stimulus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai cukup longgar pascakenaikan BBM.

2.2. DAMPAK DARI INFLASI

Inflasi yang tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga akan menurun.
Adanya inflasi tentunya menjadi kekhawatiran semua pihak, khususnya pada sektor ekonomi di tingkat mikro. Bila melihat perkembangan inflasi nasional di bulan ini, secara parsial angka kumulatif inflasi sekira 17 persen, sementara secara keseluruhan pada 2005 rata rata kumulatif 10 persen. Sedangkan pihak pemerintah sendiri mengharapkan angka-angka tersebut pada 2006 yang dapat ditekan menjadi rata-rata sekira 8 persen.
Bagi Bank Indonesia, munculnya angka persentase ini dirasakan tinggi untuk menekannya melalui kebijakan uang ketat (tight money policy).
Harapan BI dengan adanya kebijakan setidaknya perputaran uang di tengah masyarakat dapat dikurangi. Dan pengurangan dapat menekan angka inflasi. Kebijakan uang ketat ini bisa berjalan efektif selama masyarakat komitmen memegang rupiah. Rupiah dirasakan lebih untung jika dibandingkan memegang dolar Amerika Serikat.
Dampak lain, yakni dengan semakin kuatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hasrat menabung masyarakat dalam rupiah semakin tinggi. Pada akhirnya, investor asing mau menanamkan investasinya ke dalam negeri. Jika semua berjalan mulus, tanpa adanya gangguan faktor eksternal, strategi yang dijalankan Bank Indonesia akan mampu menekan angkat, dan tingkat inflasi yang tengah berjalan.
Dalam menekan laju inflasi melalui tight money policy ada beberapa faktor yang juga ikut menentukan tinggi rendahnya inflasi.
1. pasokan kebutuhan dan kelancaran distribusinya, infrastruktur serta sarana transportasi.
2. perdagangan luar negeri, peraturan kepabeanan serta sarana kepelabuhan.
3. faktor musim, bencana alam
4. kondisi moneter regional/internasional, kebijakan moneter federal reserve bank.
Masalah yang sangat pelik saat ini, yakni pengangguran jauh lebih berbahaya dibanding penanganan masalah inflasi. Persoalannya masalah pengangguran tidak bisa hanya diatasi dengan berbagai kebijakan. Penyelesaiannya harus diimbangi dengan tindakan nyata dan rasional, yakni mengembangkan dan memberdayakan pada sektor riil. Ini semua membutuhkan dana investasi yang besar.
Dari perhitungan Bappenas dan BPS, angka 1 persen pertumbuhan inflasi (growth rate) dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 100 triliun. Jika pemerintah menghendaki angka pertumbuhan pada 2006 sebesar 6 persen, berarti dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 600 triliun. Dan sumber budget tersebut bisa dari pemerintah, perbankan dan pengusaha dalam dan luar negeri. Tentunya jumlah tersebut cukup besar dan tak sebanding dengan perkembangan ekonomi saat ini. Paling tidak, dengan estimasi pemerintah itu, pada 2006 ini dapat terpenuhi, jika pemerintah tetap mengacu pada target growth rate sebesar 6 persen.
Dari dasar estimasi perhitungan rata-rata, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap sebanyak 250.000 tenaga kerja. Jadi kalau dikatakan growth rate pada 2006 sebesar 6 persen, penyerapan tenaga kerja akan mencampai sebanyak 1.500.000. Sedangkan pada tingkat nasional pertambahan jumlah tenaga kerja pertahun sebanyak 1.600.000. Dengan demikian ada sekitar 100.000 tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Mereka ini menjadi penganggur dan menambah rentetan jumlah penganggur sebelumnya. Itu kalau pertumbuhan mencapai 6 persen. Jika tidak tentu jumlah penyerapannya tidak demikian. Pada 2005, dimana growth rate yang dicapai hanya sebesar 4,5 persen dan daya serap tenaga kerja hanya 1.125.000. Itu berarti terjadi kelebihan sebesar 475.000 tenaga kerja. Bisa dibayangkan berapa besar jumlah angkatan kerja yang penganggur ditambah tahun-tahun sebelumnya.

2.3. BAGAIMANA MENGATASI INFLASI?

BI bisa melakukan Kebijakan uang ketat meliputi :
1. peningkatan tingkat suku bunga;
2. penjualan surat berharga (SBI);
3. peningkatan cadangan kas;
4. pengetatan pemberian kredit

Dalam pemulihan perekonomian makro, tim ekonomi pemerintah, harus mampu menciptakan kestabilan makro ekonomi, dengan menekan inflation rate menjadi single digit, sekitar 8 persen. Makro ekonomi yang menyangkut tiga komponen yaitu interest rate, inflation rate dan exchange rate, yang semuanya saling ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.
Di sisi lain, dengan diturunkannya BI rate, hal tersebut berpengaruh pada turunnya suku bunga perbankan dan akan mendorong investor menanamkan investasi lebih banyak. Aktivitas perekonomian terus berputar. Dengan demikian akan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar secara bertahap, sehingga pendapatan masyarakat akan ikut naik. Dalam rangka meningkatkan iklim investasi secara nasional guna menanggulangi dan meningkatkan di berbagai sektor riil. Selain itu, pemerintah semestinya memfokuskan Free Trade Zone (FTZ) atau Zona Perdagangan Bebas, yang belum lama ini digagas Wapres Jusuf Kalla. Tidak kurang tujuh daerah baru yang akan ditunjuk untuk itu. Salah satunya adalah Propinsi Sumatra Utara. Namun, lokasinya belum ditetapkan. Namun sayang, pemerintah daerah setempat kurang meresponsnya dengan alasan tak jelas atau mungkin ketidaksiapan pemda, sehingga daerah ini akan kehilangan peluang untuk ditunjuk menjadi calon lokasi FTZ.
Adanya FTZ ini, semua ekonom sepakat bahwa FTZ adalah salah satu pilihan upaya yang efektif mendinamisasi atau bahkan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di satu kawasan. Para Perencana Wilayah mempunyai banyak pilihan untuk itu. Sebut saja, penetapan satu kawasan menjadi satu cluster bussines center (CBC), kawasan daerah pertumbuhan atau bahkan dalam kerangka kerja sama multilateral seperti IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle, Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, dan Thailand).
Demikian pula halnya dengan AFTA (ASEAN Free Trade Area, daerah perdagangan bebas ASEAN). Dalam persfektif lokal yang relatif sama, Batam juga dimaksudkan untuk itu. Dan kita bisa menyaksikan betapa besar kontribusi Otorita Batam sebagai daerah kawasan industri dan perdagangan bebas kepada kemajuan Provinsi Riau yang kemudian mampu mendorong terbentuknya satu Provinsi baru, Kepulauan Riau.
Bentuk perdagangan bebas dalam bentuk cluster kecil dalam satu negara, misalnya Batam (dulu ada juga Pulau Sabang) atau antara beberapa negara seperti AFTA, APEC, dan NAFTA merupakan implementasi daripada integrasi ekonomi yang bertujuan memacu atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sebagaimana diutarakan Kindledger dan Linders (1978). Ada lima bentuk perdagangan yakni ; (1). Kawasan perdagangan bebas, (2). Custom union, (3). Pasar bersama, (4). Economic union, dan (5). Supranational union.
Dalam perspektif terbatas, kawasan perdagangan bebas (FTZ), hanya mengambil sebagaian kecil daripada dimensi integrasi ekonomi itu. Hal itu terutama dimaksudkan untuk memperluas pasar, manfaat timbal balik dari perdagangan dan sebagai katalis untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan tatanan perekonomian nasional.
Ketika terjadi inflasi masyarakat akan menempatkan kebutuhan pangan se- bagai prioritas utama dalam belanja rumah tangga. Sedang kebutuhan lainnya, termasuk pendidikan dan kesehatan, tidak masuk dalam prioritas.
Untuk itu, sebaiknya pemerintah dan Bank Indonesia (BI) betul-betul bekerja keras meminimalisasi dampak inflasi terhadap ekonomi, terutama di tingkat rumah tangga, dengan memberikan insentif dan stimulus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai cukup longgar pascakenaikan BBM.
Menanggapi, pengaruh inflasi terhadap koreksi pertumbuhan ekonomi, Adiningsih mengatakan, untuk saat ini belum terlalu signifikan semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dampaknya baru akan terasa pada semester I tahun 2006.
”Kalau melihat tren pertumbuhan ekonomi turun terus, yang mana pada triwulan IV 2004 mencapai 6,7 persen, kemudian pada triwulan I 2005 turun menjadi 6,2 persen, lalu 5,2 persen pada triwulan II 2005. Apalagi dengan inflasi yang tinggi tentu pertumbuhannya semakin melambat,” katanya.
Dia berpendapat, sektor properti akan paling terpukul akibat tingginya inflasi, yang pada periode Januari hingga Oktober 2005 mencapai 15,6 persen dan inflasi tahunan (year on year) menjadi 17,9 persen.
Terpukulnya sektor properti ini karena selain tingginya harga bahan bangunan juga akan dihantam oleh dampak lanjutan inflasi.
”Properti tidak hanya terpukul karena kenaikan harga dan turunnya daya beli masyarakat, tetapi masih ditambah dengan konsekuensi inflasi tinggi, yakni kenaikan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang tentu akan diimbangi dengan kenaikan suku bunga dana dan suku bunga kredit. Apalagi, kredit-kredit properti rata-rata kredit jangka panjang,” katanya.
Menurut Adiningsih, inflasi pada Oktober 2005 yang mencapai 8,7 persen, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Oktober 2005, hampir memukul semua sektor perekonomian mulai dari bisnis, investasi hingga konsumsi.
”Setelah properti bidang usaha yang cukup besar terkena dampak inflasi adalah industri nonbahan pokok, seperti industri hiburan, rekreasi, dan barang mewah,” katanya.
Jenis industri tersebut sangat bergantung pada kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga dengan inflasi yang tinggi mereka cenderung menunda pemenuhan kebutuhan tersebut.
Direktur PT Bank Tabungan Negara (BTN) Siswanto yang diminta pendapatnya seputar dampak inflasi terhadap kemerosotan kredit properti, mengatakan, kredit properti pada dasarnya mengikuti tren pertumbuhan ekonomi secara umum.
”Kalau pertumbuhan ekonominya baik tingkat permintaan terhadap kredit perumahan juga cukup tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin lambat pertumbuhan ekonomi, semakin turun permintaan kredit properti,” kata Siswanto.
Kekhawatiran akan naiknya suku bunga setelah pengumuman inflasi masih bisa diantisipasi perbankan, khususnya dalam pemberian kredit ke sektor properti. Apalagi kalau suku bunga ke depan hanya sekitar 16-18 persen. ”Kecuali suku bunga kredit properti sudah mencapai 30 persen, akan sulit bagi perbankan untuk menyalurkannya,” katanya.
Pemerintah mengakui laju inflasi Oktober 2005 terhadap Oktober 2004 (year on year) yang mencapai 17,89 persen di luar perkiraan. Pasalnya, pemerintah memprediksi tingkat inflasi year on year berada pada kisaran 15-16 persen.
Kendati demikian, pemerintah optimistis tingkat inflasi November dan Desember 2005 akan mengalami penurunan walaupun masih ada tekanan terhadap inflasi seperti Natal dan Tahun Baru.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, pekan lalu.
”Buat pemerintah, kenaikan itu jelas lebih tinggi dari tingkat exercise. Exercise (kajian) pemerintah inflasi year on year dibayangkan hanya sampai 15-16 persen, tapi sekarang sudah sampai 17,89 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan dalam dua bulan terakhir ini pemerintah akan hati-hati terutama dalam menjaga pasokan makanan dan distribusi agar inflasi dapat dijaga di bawah 1 persen.
Koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) ke depan harus lebih harmonis terutama untuk mengendalikan ancaman inflasi di tahun 2008 mendatang. Perlunya mengendalikan inflasi agar tingkat suku bunga acuan BI Rate yang turun ke-8 persen bisa dipertahankan, sehingga investasi di sektor keuangan dan sektor riil lebih bergairah.
Demikian dikemukakan, Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk, Kostaman Thayib kepada SP di Jakarta, Jumat (7/12) menanggapi kebijakan bank sentral menurunkan BI Rate 25 basis poin (0,25 persen) dari 8,25 persen menjadi 8 persen.
Pengendalian APBN yang baik juga bisa menahan laju inflasi, yaitu dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran yang berimbang, sehingga prediksi akan terjadinya inflasi dalam suatu aspek bisa diminimalisir dengan menaikkan anggaran untuk aspek tersebut.
Setiap negara yang akan membangun memerlukan modal. Modal yang digunakan dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam teori pembangunan ekonomi banyak ditegaskan secara implisit tentang peranan modal dalam proses pembangunan. Menurut Adam Smith, modal mempunyai peran sentral dalam proses pertumbuhan output. Akumulasi modal sangat diperlukan untuk meningkatkan daya serap perekonomian terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi modal yang tersedia dalam perekonomian, semakin tinggi pula kemampuan perekonomian tersebut menyerap tenaga kerja.
Pasar modal merupakan alternatif menggali pembiayaan pembangunan. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer), dengan adanya pasar modal pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya tersebut dengan harapan memperoleh imbalan (return) sedangkan pihak issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
Pasar modal Indonesia dalam perkembangannya telah menunjukkan sebagai bagian instrumen perekonomian, dimana indikasi yang dihasilkannya banyak dipicu oleh para peneliti maupun praktisi dalam melihat gambaran perekonomian Indonesia. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap peran pasar modal tercermin dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tentang pasar modal. Dimana dinyatakan bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.
Sebagai salah satu instrumen perekonomian maka pasar modal tidak terlepas dari pengaruh yang berkembang di lingkungannya, baik yang terjadi di lingkungan ekonomi mikro yaitu peristiwa atau keadaan para emiten, seperti laporan kinerja, pembagian deviden, perubahan strategi atau perubahan strategis dalam rapat umum pemegang saham, akan menjadi informasi yang menarik bagi para investor di pasar modal.
Selain lingkungan ekonomi mikro, perubahan lingkungan yang dimotori oleh kebijakan-kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun regulasi pemerintah dalam sektor riil dan keuangan, akan pula mempengaruhi gejolak di pasar modal.
Menurunnya nilai tukar mata uang negara-negara Asia Tenggara terhadap Dolar, yang dimulai dengan terdepresiasinya nilai tukar Bath Thailand terhadap Dolar Amerika serikat, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, yang meroket dengan angka tertinggi 15.000,00 rupiah per Dolar. Konsekuensinya menggetarkan sendi sosial ekonomi bangsa yaitu dengan meningkatnya laju inflasi dan yang tertinggi terjadi pada Desember 1998. Meningkatnya laju inflasi mengakibatkan menurunnya tingkat penjualan pada perusahaan-perusahaan publik sehingga laba yang mereka terima juga menurun Sejak terjadinya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap valuta domestik menurun. Padahal kepercayaan masyarakat terhadap valuta domestik merupakan kunci maju mundurnya ekonomi suatu negara, soalnya kepercayaan kepada mata uang dengan pelaksanaan pemerintahan atau kondisi politik memiliki hubungan yang saling mempengaruhi (Makaliwe, Kontan 29 Januari 2001).
Kerugian yang dialami oleh perusahaan publik sebagai akibat memebengkaknya kewajiban luar negerinya mengakibatkan merosotnya kinerja fundamental perusahaan-perusahaan tersebut. Kemerosotan kinerja fundamental perusahaan atau emiten ditanggapi negatif oleh investor sebagaimana tercermin pada kemerosotan harga sahamnya dan indeksnya. Celakanya hampir seluruh emiten di Bursa Efek Jakarta, menderita kerugian selisih kurs karena memiliki hutang luar negeri yang mencapai 600 persen tersebut
Pada sektor moneter terjadi penurunan kredibilitas bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam kondisi tersebut salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga bank, yang tujuannya adalah untuk menarik uang yang beredar di masyarakat dalam waktu yang relatif cepat, akibat buruk yang ditimbulkan dari kenaikan tingkat suku bunga simpanan ini mengakibatkan meningkatnya pula tingkat suku bunga kredit oleh bank, sehingga biaya bunga yang ditangung oleh para debitor yang sebagian besar pada sektor usaha menjadi semakin besar, hal ini mengakibatkan penurunan tingkat laba bahkan merugi. Merosotnya indeks harga saham gabungan mengakibatkan menurunnya kinerja dari pasar modal tersebut. Sebab keberhasilan pasar modal dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran sekuritas, hal ini dipengaruhi oleh permintan para investor akan sekuritas di pasar modal, dan indeks bursa adalah pengukur dari tingkat pengembalian pasar saham pada bursa efek jakarta.

BAB III
PEMECAHAN MASALAH

Jika suatu inflasi sudah diantisipasi (anticipated inflation), kita bisa bisa siap-siap untuk mengkompensasiinflasi itu. Misalnya, perbankan bisa mengubah bunganya atau karyawan bisa melakukan negosiasidengan perusahaan untuk memberikan kenaikan gaji otomatis yang menyesuaikan dengan tingkatinflasi.Masalah menjadi rumit jika inflasi itu datang tiba-tiba atau tak bisa diantisipasi (unanticipated inflation).

Ambil contoh, pihak kreditur pasti akan rugi, sementara debitur atau pengutang untung jika kreditur itutak bisa mengantisipasi inflasi dengan tepat. Ketidakpastian juga akan membuat perusahaan dankonsumen menunda konsumsinya. Ujung-ujungnya, ekonomi dalam jangka panjang akanterganggu.Selain itu, daya beli orang yang memiliki gaji tetap seperti pensiunan juga pasti akan merosot.Namun demikian, jangan hanya melihat inflasi dari sudut pandang negatif. Sebab, sebenarnya inflasijuga memberikan sinyal-sinyal positif tentang perekonomian suatu negara.

Sejatinya, adanya inflasimerupakan tanda bahwa ekonomi suatu negara sedang tumbuh. Bahkan, dalam kondisi tertentu, inflasiyang terlalu rendah (atau bahkan deflasi) sama buruknya dengan inflasi yang tinggi.Inflasi yang rendah itu mungkin merupakan pertanda bahwa ekonomi sedang melemah. Misalnya, inflasiyang rendah itu muncul karena tingkat produksi perusahaan rendah atau konsumsi masyarakatmelambat.

Inflasi itu akan menggerus keuntungan investasi parainvestor. Jadi, investor harus hati-hati memilih produk investasi. Jika asal tubruk, alih-alih berbiak, danayang ditanamkan oleh investor justru terancam menyusut.

Dampak inflasi terhadap portofolio investasi Anda sangat bergantung pada jenis instrumen investasiyang Anda miliki. Jika hanya berinvestasi di saham, Anda mestinya tak perlu terlalu khawatir. Pasalnya,dalam jangka panjang, pendapatan dan laba emiten saham akan tumbuh mengikuti inflasi. Karenanya,dalam jangka panjang, inflasi juga akan membuat harga saham selalu naik. Jadi, Anda tak perlu khawatirinflasi itu akan menggerus investasi saham Anda.Tetapi tentunya dengan syarat pemilihan yang tepatterhadap saham-saham yang dapat mengatasi resiko yang ada. Namun, ada pengecualian, saat terjadistagflasi.

Kombinasi ekonomi yang buruk dan peningkatan biaya produksi membuat kinerja perusahaanitu juga memburuk.Lain lagi ceritanya investor yang berinvestasi di instrumen pendapatan tetap. Mereka ini justru akanmengalami dampak paling buruk dari inflasi. Ambil contoh, setahun yang lalu, seorang investormenginvestasikan Rp 1 miliar dalam sebuah obligasi yang memberikan imbal hasil 10% per tahun.Artinya, saat ini, nilai investasi investor itu telah berkembang menjadi Rp 1,1 miliar. Tapi, apakahkeuntungan yang Rp 100 juta itu benar-benar riil? Jawabannya tidak. Jika dalam setahun terakhir inflasipositif, nilai uang juga akan menyusut, termasuk keuntungan investor itu. Karenanya, kita juga harusmemperhitungkan dampak inflasi. Jika inflasi satu tahun terakhir 4.5%, artinya keuntungan riil investoritu sebenarnya hanya 5.5%.Contoh diatas menunjukkan perbedaan antara bunga nominal dan bunga riil. Bunga nominal adalahtingkat pertumbuhan jumlah uang Anda. Adapun bunga riil adalah pertumbuhan riil dari daya beli Anda.Dengan kata lain, rumus bunga riil adalah: bunga nominal dikurangi dengan inflasi.Berikut grafik pertumbuhan IHSG sepanjang tahun 2011 dan pertumbuhan saham-saham unggulan diBursa Efek Indonesia dibandingkan dengan tingkat inflasi Indonesia tahun 2011.

Selama tahun 2011 lalu, IHSG yang diprediksi akan naik jauh, hingga akhir Desember 2011berada padatitik 3821,99 hanya naik 3,19% dibanding nilai terakhir tahun 2010.
Dengan IHSG yang cenderung lemah tersebut dan asumsi bahwa saham-saham bergerak selaras denganIHSG, sudah pasti gain yang didapatkan pada tahun ini menjadi tidak berarti, terlalu kecil. Namunternyata, ada banyak saham-saham yang selama setahun ini mengalami pertumbuhan yang signifikan.Kebanyakan saham unggulan atau sering disebut saham-saham bluechip dengan fundamental yang baikmasih tetap aman, tetapi banyak pula saham dari second liner dan third liner yang memberikan gaincukup besar dalam keadaan yang kurang mendukung ini.Bursa Efek Indonesia adalah ladang investasi yang sangat menjanjikan asal kita memiliki pengetahuandan tentunya informasi mengenai pilihan saham-saham yang memiliki prestasi positif pada tahun tahunsebelum dan disepanjang tahun 2011 dan bahkan keyakinan kita akan prediksi pertumbuhan usaha dariemiten.

Peringkat didasarkan pada besarnyakenaikan harga saham mulai awal tahun 2011 hingga 30 Desember 2011. Sahamblue chip banyakdiminati di pasar karena walaupun terjadi fluktuasi harga, dalam jangka panjang saham ini biasanyamemberikan gain kepada investornya.Dibandingkan tingkat inflasi Indonesia sampai dengan akhir tahun 2011 yang dilaporkan secararesmi sebesar 3.79 % maka tentu sudah jelas bahwa investasi dengan memiliki saham-sahamyang memiliki tingkat pertumbuhan yang melebihi laju inflasi adalah cara bijak dalam
berinvestasi saham di Bursa Efek Indonesia.

KESIMPULAN

Kita tak bisa selalu mengatakan bahwa inflasi merupakan hal yang buruk ?Memahami seluk-beluk investasi sangat penting bagi para investor. Sebab, inflasi juga mempengaruhi nilai uang yang diinvestasikan oleh investor.
Kesimpulan dari uraian dalam makalah ini adalah :

• Inflasi merupakan gejala kenaikan harga secara umum (artinya semua harga terpengaruhi) oleh karena kelangkaan persediaan barang yang ada di pasaran.

Penyebab inflasi antara lain :
• Kebijakanfiskalterlalu “gampangan” (loose). Artinya, kalau pemerintah memerlukan uang maka ditempuh jalan yang mudah, yakni cetak saja uang baru ()
• Kenaikanharga BBM yang diikutihargasembako yang disebabkankelangkaan BBM atausembakotersebut. Sebenarnyahalinidisebabkankarenadistribusi BBM atausembakotersebut yang kuranglancar.
• Kenaikanbiayapendidikan
• Menurunnyanilaitukar rupiah terhadap dollar, karenamenurunnyakinerjapasar modal
• Ekspektasimasyarakatakibatkenaikanharga BBM, yaknidengantersendatnyaperekonomian
• Pengendalian APBN yang kurangbaik , karenapenerimaandanpengeluaran yang takberimbangdalamsuatusector
• RencanaKenaikangajipegawainegeri

Dampak dari Inflasi :

• Menurunnyakualitas SDM, karenapendidikanakankurangdiperhatikan
• Hargabarangnaik, meskipungajinaik
• Dayabelimasyarakatmenurun, meskipunperedaranuangbanyak
• Hal yang bisadilakukanuntukmenahanlajuinflasi :
• Pengendalian APBN yang baik
• Peningkatantingkatsukubunga;
• Penjualansuratberharga (SBI);
• Peningkatancadangankas;
• Pengetatanpemberiankredit

DAFTAR PUSTAKA:

1. Nur Hidayati. “Laju inflasi: Pendapatan Masyarakat semakin tergerogoti.” Kompas, Rabu, 2 April 2008 hal 21.
2. Mirza Adityaswara. ”Mengatasi Gejolak Pasar Keuangan”. Analis Perbankan dan Pasar Modal. Kompas, Senin, 7 April 2008, hal 1.
3. Femi Adi S., Dwin Gideon S., dan A. Syalaby Ichsan. ”Mulai Pasang Kuda-Kuda Hadapi Lonjakan Inflasi.” Kontan 28-XII, 11-17 April 2008,hal 34.
4. Hendrika Y., Novi Diah H., Aprillia ika. ”Kenaikan Masih Tertahan karena Orang Butuh Makan. Cara pengusaha restoran mengakali kenaikan harga.”. Kontan 28-XII, 11 – 17 April 2008, hal 4.
5. Markus Sumartomdjon, Diah Megasari dan Yuwono T. ”Namanya Juga Butuh, Biar Mahal tetap Diburu. Meneropong saham yang tahan terhadap guncangan inflasi. Kontan 28_XII, 11-17 April 2008 hal 11.

Nama : Muhammad Lucky Rokoto Dalimunthe
NPM : 14110757
Kelas : 2KA25

Profesi Pendidikan Indonesia

Posted: Juni 18, 2012 in Tak Berkategori

BAB I
LATAR BELAKANG

Dalam zaman modern saat ini banyak sekali perubahan yang terjadi terutama di bidang tekhnologi. Banyak sekali penemuan – penemuan baru yang diciptakan oleh para cendekiawan muda. Hal ini membuktikan bahwa ilmu pendidikan sangat maju di dunia.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang, dan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya dan program yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, Pendidikan keturunan dan pendidikan lainnya. Serta upaya pembaharuannya meliputi landasan yuridis, Kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan dan tenaga kependidikan

Secara formal sistem pendidikan indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Namun demikian, sesungguhnya sistem pendidikan indonesia saat ini tengah berjalan di atas rel kehidupan ‘sekulerisme’ yaitu suatu pandangan hidup yang memisahkan peranan agama dalam pengaturan urusan-urusan kehidupan secara menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaran sistem pendidikan.

BAB II
PERMASALAHAN

Dalam memetakan masalah pendidikan maka perlu diperhatikan realitas pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan sebagai sebuah subsistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks. Gambaran pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain.

Permasalahan Pendidikan Sebagai Suatu Sub-Sistem
Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem negara/ pemerintahan, maka keterkaitan pendidikan dengan sub-sistem lainnya diantaranya ditunjukan sebagai berikut:
Pertama, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar saja.
Kedua, berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandasakan sekulerisme. Motif untuk menyelenggarakan dan mengenyam pendidikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat saat ini lebih kepada tujuan untuk mendapatkan hasil-hasil materi ataupun keterampilan hidup belaka (yang tidak dikaitkan dengan tujuan membentuk kepribadian (shaksiyah) yang utuh berdasarkan pandangan syari’at islam).
Ketiga, berlangsungnya kehidupan politik yang oportunistik telah membentuk karakter politikus machiavelis (melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan) di kalangan eksekutif dan legislatif termasuk dalam perumusan kebijakan pendidikan indonesia.
Demikianlah uraian problematika pendidikan nasional yang ditinjau dari eksistensinya sebagai suatu sub-sistem (sistem cabang) ternyata erat kaitannya dengan pengaruh dari sub-sistem yang lain (ekonomi, politik, sosial-budaya, ideologi, dsb). Sistem pendidikan nasional juga merupakan bagian dari penyelenggaraan sistem kehidupan di Indonesia saat ini.

2.2 Permasalahan Pendidikan Sebagai Sebuah Sistem Kompleks
Dalam kaitan pendidikan sebagai suatu sistem, maka permasalahan pendidikan yang saat ini tengah berkembang diantaranya tergambar dengan pemetaan sebagai berikut:
Sumber : Disdik Provinsi Jawa Barat (Makalah Seminar Pendidikan Nasional-UPI Expo 2006)
Oleh karena itu, berdasarkan pemetaan di atas maka masalah pendidikan nasional dapat diuraikan sebagai berikut:
2.2.1 Pemerataan Pendidikan

1. Keterbatasan Aksesibilitas dan Daya Tampung
Gerakan wajib belajar 9 tahun merupakan gerakan pendidikan nasional yang baru dicanangkan oleh pemerintahan Suharto pada tanggal 2 Mei 1994 dengan target tuntas pada tahun 2005, namun kemudian karena terjadi krisis pada tahun 1997-1999 maka program ini diperpanjang hingga 2008/2009. Sasaran program ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam PP No.7/2005 adalah dengan target Angka Partisipasi Kasar (APK) 94% (APK= perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu) yaitu meningkatnya siswa SLTP dari 3,67 juta orang pada tahun 2004/2005 menjadi 4,04 juta orang pada tahun 2009. Sedangkan target Direktorat SMP, Dirjen Mandikdasmen Depdiknas adalah APK 95% pada tahun 2008 yang artinya 1,9 juta anak harus terlayani ke SMP. Tahun 2005, APK SMP baru mencapai 85,22% yang menunjukan adanya selisih 9,78% dari target 95% sehingga perlu adanya pencapaian kenaikan rerata APK sebesar 3,26% pada setiap tahunnya. Tahun 2006 ditargetkan adanya kenaikan 4,64% atau 526.000 anak usia 13-15 tahun harus tertampung di jenjang SLTP/ Sederajat (Panduan KKN Wajar Dikdas 9 Tahun, UPI 2006).
Berkaitan dengan pencapaian APK dan APM, hingga tahun 2003 secara nasional ketercapaiannya ternyata masih rendah, hal ini didasarkan pada indikator: (1) anak putus sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan (usia 7-15) sekira 693.700 orang atau 1,7%, (2) putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah mencapai 2,7 juta orang atau 6,7% dari total penduduk usia 7-15 tahun (Pusat Data dan Informasi Depdiknas,2003). Namun, baru-baru ini pemerintah menyatakan optimismenya bahwa penuntasan wajib belajar akan berjalan sukses pada 2008. Keyakinan ini didasarkan atas indikator pencapaian APM SD dan APK SMP pada akhir 2006 berturut-turut mencapai 94,73 persen dan 88,68 persen dari 95 persen target yang dicanangkan pada 2008 (8/3/2007,www.tempointeraktif.com).
Kondisi ini sebenarnya belum menunjukan bahwa pemerintah telah berhasil dalam menyelesaikan problematika aksesibilitas pendidikan secara tuntas, karena indikator angka-angka di atas belum merepresentasikan aksesibilitas terhadap seluruh warga negara usia sekolah SD dan SMP.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004, menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun adalah 96,77 persen, usia 13-15 tahun mencapai 83,49 persen, dan anak umur 16-18 tahun 53,48 persen. Hasil riset UNDP 2004, yang kemudian dipublikasikan dalam Laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006, juga memperlihatkan gejala serupa. Rasio partisipasi pendidikan rata-rata hanya mencapai 68,4 persen. Bahkan, masih ada sekitar 9,6 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf. (www.republikaonline.com)

2.2.2. Kerusakan Sarana/ Prasarana Ruang Kelas
Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Dengan adanya kerusakan sarana dan prasarana ruang kelas dalam jumlah yang banyak, maka bagaimana mungkin proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif?
Sebagai contoh, problematika yang terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan usulan yang disampaikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Jumlah sarana/ prasarana sekolah yang mengalami kerusakan dan segera memerlukan rehabilitasi yaitu, kebutuhan rehabilitasi SD sebanyak 42.492 ruang kelas, MI sebanyak 6.523 ruang kelas, SMP sebanyak 6.767 ruang kelas, dan MTs sebanyak 2.729 ruang kelas.
Menurut Kadisdik Jabar Dr. H. Dadang Dally, M.Si (PR,15/07/2005), berdasarkan catatan beban Provinsi Jabar untuk setiap tahun kebutuhan biaya menambah dan merehabilitasi bangunan SD/MI saja butuh dana sebesar Rp 251 miliar, terdiri dari penambahan ruang kelas sebanyak 792 ruang senilai Rp 31,6 miliar, rehab total ruang kelas sebanyak 4.317 ruang senilai Rp 129,5 miliar dan rehabilitasi sedang ruang kelas sebanyak 6.045 sebesar Rp 90,6 miliar. Kemudian kebutuhan biaya untuk mencegah dan menanggulangi DO pada tingkat SD/MI sebesar Rp 149,8 miliar. Dengan demikian untuk biaya pembangunan dan rehabilitasi ditambah penanggulangan drop out SD/MI saja setiap tahunnya mencapai Rp 410 miliar. Sedangkan kemampuan anggaran pemerintah untuk pembangunan pendidikan di Jabar hanya mampu untuk mengantisipasi kedua hal tersebut. Adapun kemampuan daerah-daerah untuk pembangunan bidang pendidikan setiap tahunnya hanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 25 miliar, anggaran tersebut hanya akan menjangkau kebutuhan minimal.
Klaim bahwa pemerintah daerah di lingkungan jawa barat memiliki kemampuan yang terbatas dalam menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diungkapkan di atas, tentu merupakan koreksi bagi pemerintah itu sendiri, yaitu mengapa selama ini alokasi untuk program yang lain alokasinya cukup besar, tetapi untuk program pendidikan jauh lebih kecil. Sebagaimana misalnya dalam APBD Kota Bandung 2007 alokasi anggaran untuk sebuah tim sepakbola Persib Bandung yang lebih bersifat hobi dan penghamburan ketimbang suatu program pembangunan besarannya ternyata mencapai Rp 15 Milyar, bahkan jumlah tersebut masih dianggap kurang.

2.2.3. Kekurangan Jumlah Tenaga Guru
Guru sebagai pilar penunjang terselenggarannya suatu sistem pendidikan, merupakan salah satu komponen strategis yang juga perlu mendapatkan perhatian oleh negara. Misalnya dalam hal penempatan guru, bahwa hingga sekarang ini jumlah guru dirasakan oleh masyarakat maupun pemerintah sendiri masih sangat kurang. Sebagai contoh dalam lingkup Jawa Barat saja menurut Drs. H. Iim Wasliman, M.Pd., M.Si. (Kadisdik Jabar tahun 2002) bahwa kondisi minimnya jumlah guru dibandingkan kebutuhan yang ada sudah sering dilontarkan. Bukan hanya di tingkat daerah, tapi juga telah menjadi persoalan nasional. Di Jawa Barat sendiri, masih dibutuhkan sekira 64 ribu guru guna mengisi kekurangan di sekolah-sekolah. Dengan perincian, 40 ribu guru untuk sekolah dasar (SD), 18 ribu untuk sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), 6 ribu untuk sekolah menengah umum (SMU), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Kurangnya jumlah guru ini jelas merupakan persoalan serius karena guru adalah ujung tombak pendidikan. Kekurangan tersebut membuat beban guru semakin bertumpuk sehingga sangat berpotensi mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan.
Sementara itu Dany Setiawan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat masalah kekurangan guru sebanyak 88.500 lebih terutama untuk jenjang pendidikan dasar di Jabar, sementara di sisi lain sebanyak 48.000 guru bantu tengah menanti pengangkatan, dimana persoalan pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan wewenang pusat. Untuk sementara, melalui APBD pemprov jabar telah menganggarkan tenaga guru bantu sementara yang diberikan tunjangan sebesar Rp 1 juta per orang. Namun, jumlahnya yang hanya kurang lebih 1.500 tentu saja masih belum bisa menutupi kekurangan yang mencapai 80 ribu lebih.

2.3.1. Kinerja dan Kesejahteraan Guru Belum Optimal
Kesejahteraan guru merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan pendidik. Berdasarkan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 sampai dengan 16 menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban diantaranya, bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan adalah di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan, berbagai fasilitas untuk meningkatkan kompetensi, berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, fungsional, tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus, serta berbagai maslahat tambahan kesejahteraan.
Undang-undang tersebut memang sedikit membawa angin segar bagi kesejahteraan masyarakat pendidik, namun dalam realisasinya ternyata tidak semanis redaksinya. Sebagai contoh, Kompas (6/2/2007) memberitakan bahwa sejumlah guru di Kota Bandung menyesalkan pernyataan Menteri Pendidikan Nasional yang berencana memperberat penerimaan insentif rutin dan mengaitkan dengan syarat sertifikasi. Pandangan keberatan ini beberapa di antaranya dilontarkan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bandung Kustiwa dan Sekretaris Jendral Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung Iwan Hermawan. Keduanya sependapat, tunjangan fungsional tidak ada kaitan sama sekali dengan syarat sertifikasi guru. Hal ini karena keberadaan tunjangan fungsional dan profesi secara prinsip sebetulnya tidak saling terkait. Tunjangan fungsional lebih dianggap sebagai kebijakan yang melekat secara otomatis pada profesi guru, terlepas sejauhmana profesionalnya bersangkutan. Jadi, jelas berbeda dengan tunjangan profesi yang pada prinsipnya bertujuan memacu profesionalitas guru.
Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005). Permasalahan kesejahteraan guru biasanya akan berimplikasi pada kinerja yang dilakukannya dalam melaksanakan proses pendidikan.
Guru sebagai tenaga kependidikan juga memiliki peran yang sentral dalam penyelenggaraan suatu sistem pendidikan. Sebagai sebuah pekerjaan, tentu dengan menjadi seorang guru juga diharapkan dapat memperoleh kompensasi yang layak untuk kebutuhan hidup. Dalam teori motivasi, pemberian reward dan punishment yang sesuai merupakan perkara yang dapat mempengaruhi kinerja dan mutu dalam bekerja, termasuk juga perlunya jaminan kesejahteraan bagi para pendidik agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang selama ini masih terpuruk. Dalam hal tunjangan, sudah selayaknya guru mendapatkan tunjangan yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya mengingat peranan dari seorang guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan suatu generasi.

2.3.2 Proses Pembelajaran Yang Konvensional
Dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran, selama ini sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana-prasarana, ketersediaan dana, serta kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif.
Dalam PP No 19/2005 tentang standar nasional pendidikan disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adanya keteladanan pendidik, adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan standar yang ditetapkan di atas, maka proses pembelajaran yang dilakukan antara peserta didik dengan pendidik seharusnya harus meninggalkan cara-cara dan model yang konvensional sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Sudah selayaknya profesi sebagai seorang pendidik membutuhkan kompetensi yang terintegrasi baik secara intelektual-akademik, sosial, pedagogis, dan profesionalitas yang kesemuanya berlandaskan pada sebuah kepribadian yang utuh pula, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik senantiasa dapat mengembangkan model-model
pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan.

3. Jumlah dan Kualitas Buku Yang Belum Memadai
Ketersediaan buku yang berkualitas merupakan salah satu prasarana pendidikan yang sangat penting dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana dalam PP No 19/2005 tentang SNP dalam pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasarana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (ayat 1).

Secara teknis, pengadaan buku pelajaran di sekolah tidak lagi boleh dilakukan oleh sekolah dengan menjual buku-buku kepada siswa secara bebas, melainkan harus sesuai dengan buku sumber yag direkomendasikan oleh pemerintah. Dalam tahun 2007 ini, pemerintah melalui Ketua Satker Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) Dana BOS buku 2007 akan dicairkan karena dana BOS buku tahun 2006 sudah terserap semuanya. Meski dalam pelaporan serapan dana BOS buku 2006 belum masuk semua ke Satker PKPS BBM tingkat kabupaten/kota. Unit cost untuk setiap siswa dari BOS buku ini Rp 22.000 yang diperuntukkan untuk membeli satu buah jenis buku. Jadi kalau dijumlahkan dana BOS buku, baik untuk siswa tingkat SD maupun SMP sekitar Rp 131,088 miliar lebih. Selain itu, buku yang dibeli juga harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 11 Tahun 2005. Jumlah penerbit yang telah mendapatkan sertifikat dan sesuai menurut Permendiknas No. 11 Tahun 2005 sebanyak 98 penerbit dan ratusan judul buku. Ke-98 penerbit tersebut jika dirinci, untuk penerbit buku matematika sebanyak 31 penerbit, bahasa Indonesia sebanyak 45 penerbit, dan bahasa Inggris sebanyak 22 penerbit (www. Klik-galamedia.com, 08 Februari 2007).

2.3.5. Mutu SDM Pengelola Pendidikan
Sumber daya pengelola pendidikan bukan hanya seorang guru atau kepala sekolah, melainkan semua sumber daya yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan suatu satuan pendidikan. Rendahnya mutu dari SDM pengelola pendidikan secara praktis tentu dapat menghambat keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas, sehingga adaptasi dam sinkronisasi terhadap berbagai program peningkatan kualitas pendidikan juga akan berjalan lamban.
Dengan memahami kerangka dasar penyelenggaraan pendidikan nasional yang berlandaskan sekulerisme, maka standar pengelolaan pendidikan secara nasionalpun akan sejalan dengan sekulerisme tersebut, semisal adanya mekanisme MBS dan Otonomi PT sebagaimana disebutkan di atas yang merupakan implementasi dari otonomi pendidikan.
2.4 Relevansi pendidikan

2.4.1. Belum Menghasilkan Life Skill Yang Sesuai
Dalam kaitannya dengan life skill yang dihasilkan oleh peserta didik setelah menempuh suatu proses pendidikan, maka berdasarkan PP No.19/2005 sebagaimana dalam pasal 13 bahwa:1) kurikulum untuk SMP/MTs/ SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukan pendidikan kecakapan hidup. 2) pendidikan kecakapan hidup yang dimaksud meliputi kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.

Adapun kriteria penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, maupun pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik diatur dalam pasal 64 antara lain penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama, akhlak mulia, pendidikan kewarganegaraan dan akhlak mulia dilakukan melalui: a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, serta. b. Ulangan, ujian, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam menciptakan life skill yang diharapkan dimiliki oleh siswa ukuran yang digunakan adalah penilaian-penilaian di atas. Namun kenyataan sebaliknya justru menunjukan bahwa korelasi antara proses pendidikan selama ini dengan pembentukan kepribadian siswa merupakan hal yang dipertanyakan? Kasus tawuran antar pelajar, seks bebas, narkoba, dan berbagai masalah sosial lainnya merupakan indikator yang relevan untuk mempertanyakan hal ini.

2.4.2. Pendidikan Yang Belum Berbasis Pada Masyarakat dan Potensi Daerah
Struktur kurikulum yang ditetapkan berdasarkan UU No.20/2003 dalam Pasal 36 tentang Kurikulum menyebutkan: (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. peningkatan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama; i. dinamika perkembangan global; dan j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Dalam PP No.19/2005 antara lain dalam pasal 6 yang menyebutkan:1) kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan akhlak mulia, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan. 6). Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis. Kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.
Masyarakat dan lingkungan tempat tinggal merupakan bagian yang terintegrasi dengan siswa sebagai peserta didik. Proses pendidikan yang sebenarnya tentu melibatkan peranan keluarga, lingkungan-masyarakat dan sekolah, sehingga jika salah satunya tidak berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi keberlangsungan pendidikan itu sendiri.

2.4.3 Belum Optimalnya Kemitraan Dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan : (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal yang justru memunculkan kerawanan saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka peranan pihak swasta (pengusaha) mendapatkan akses yang lebih luas untuk mengelola pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata menempatkan pengusaha ataupun perusahaan sebagai pihak yang berinvestasi dalam lembaga pendidikan dengan menuntut adanya return yang sepadan dari investasinya tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi pendidikan.

BAB III
PEMECAHAN MASALAH

3.1. Solusi Masalah Mendasar
Penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Penyelesaian itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekular menjadi paradigma Islam. Hal ini sangat penting dan utama. Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan diselesaikan, baik itu masalah aksesibilitas pendidikan, relevansi pendidikan, pengelolaan dan efisiensi, hingga kualitas pendidikan Solusi masalah mendasar itu adalah dengan melakukan pendekatan sistemik yaitu secara bersamaan melakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan sistem ekonomi yang kapitalistik menjadi islami, tatanan sosial yang permisif dan hedonis menjadi islami, tatanan politik yang oportunistik menjadi islami, dan ideologi kapitalisme-sekuler menjadi mabda islam, sehingga perubahan sistem pendidikan yang materialistik juga dapat diubah menjadi pendidikan yang dilandasi oleh aqidah dan syariah islam sesuai dengan karakteristiknya. Perbaikan ini pun perlu dilanjutkan dalam perbaikan aspek formalitas, yaitu dengan dibuatnya regulasi tentang pendidikan yang berbasiskan pada konsep syari’ah islam.
Salah satu bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total UU Sistem Pendidikan yang ada dengan cara menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan (Syari’ah) Islam. Hal paling mendasar yang wajib diubah tentunya adalah asas sistem pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal paling prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan struktur kurikulum.

3.2. Solusi Untuk Permasalahan Derivat
Seperti diuraikan di atas, selain adanya masalah mendasar, sistem pendidikan di Indonesia juga mengalami masalah-masalah cabang, antara lain :
1) Keterbatasan aksesibilitas dan daya tampung,
2) Kerusakan sarana dan prasarana,
3) Kekurangan tenaga guru,
4) Kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal,
5) Proses pembelajaran yang konvensional,
6) Jumlah dan kualitas buku yang belum memadai,
7) Otonomi pendidikan. Keterbatasan anggaran
9) Mutu SDM Pengelola pendidikan
10) Life skill yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan
11) Pendidikan yang belum berbasis masyarakat dan lingkungan
12) Kemitraan dengan DU/DI

Untuk menyelasaikan masalah-masalah cabang di atas, diantaranya juga tetap tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian masalah mendasar. Sehingga dalam hal ini diantaranya secara garis besar ada dua solusi yaitu:
Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, antara lain: sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, ideologi, dan lainnya. Dengan demikian, penerapan ekonomi syari’ah sebagai pengganti ekonomi kapitalis ataupun sosialis akan menyeleraskan paradigma pemerintah dan masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk kewajiban negara kepada rakyatnya dengan tanpa adanya pembebanan biaya yang memberatkan ataupun diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak memiliki sumber dana (capital). Penerapan sistem politik islam sebagai pengganti sistem politik sekuler akan memberikan paradigma dan frame politik yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat sebagai bentuk perjuangan untuk menjamin terlaksananya pengaturan berbagai kepentingan ummat oleh penguasa termasuk diantaranya dalam bidang pendidikan. Sehingga bukan malah sebaliknya menyengsarakan ummat dengan memaksa mereka agar melayani penguasa. Penerapan sistem sosial yang islami sebagai pengganti sistem sosial yang hedonis dan permisif akan mampu mengkondisikan masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban terikat pada hukum-hukum syari’at sehingga peran mereka dalam mensinergiskan pendidikan di sekolah adalah dengan memberikan tauladan tentang aplikasi nilai-nilai pendidikan yang diperoleh siswa di sekolah.

Kedua, solusi teknis, yakni solusi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Diantaranya: Secara tegas, pemerintah harus mempunyai komitmen untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai yang diperoleh dari hasil-hasil eksploitasi sumber daya alam yang melimpah yang merupakan milik ummat. Dengan adanya ketersediaan dana tersebut, maka pemerintahpun dapat menyelesaikan permasalahan aksesibilitas pendidikan dengan memberikan pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat usia sekolah dan siapapun yang belum bersekolah baik untuk tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) maupun menengah (SLTA), bahkan harus pula berlanjut pada jenjang perguruan tinggi. merekrut jumlah tenaga pendidik sesuai kebutuhan di lapangan disertai dengan adanya jaminan kesejahteraan dan penghargaan untuk mereka. Pembangunan sarana dan prasarana yang layak dan berkualitas untuk menunjang proses belajar-mengajar. Penyusunan kurikulum yang berlandaskan pada nilai-nilai syari’ah (Al-Qur’an dan As-Sunnah). Melarang segala bentuk kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas dengan menghasilkan lulusan yang mampu menjalani kehidupan dunia dengan segala kemajuannya (setelah menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi serta seni baik yang berasal dari islam maupun hadharah ’am) dan mempersiapkan mereka untuk mendapatkan bagiannya dalam kehidupan di akhirat kelak dengan adanya penguasaan terhadap tsaqofah islam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.

3.3 Solusi dari tokoh Pendidikan
Gurunya adalah putera daerah yang kompeten, petani/peternak/pengrajin/pengusaha sukses di daerahnya. Pemerintah/ Komunitas daerah hanya perlu merekrut 2 orang PAEDAGOGE dan PSIKOLOG per Kabupaten untuk menyusun kurikulum berbasis POTENSI BISNIS di daerah. Perpustakaan difokuskan kepada pengembangan potensi daerah ini.Dengan begitu, pendidikan atau sekolah benar2 menjadi tempat dimana BUSINESS dilahirkan, dihidupkan dan diimplementasikan dalam dunia nyata untuk menghidupkan Kesholehan Sosial dan Kesholehan Ekonomi di Daerah. [Harry Santosa]
Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi dari guru/dosen yang harus ditingkatkan sebagai insentif dalam proses mengajar serta semakin banyak sekolah yang mempunyai fasilitas yang memadai tetapi masih terlalu besar poverty gap antara sekolah di kota dan di desa.” Prioritas yang paling mendesak dilakukan pemerintah saat ini menurut Syamsul adalah perbaikan gaji, perbaikan kurikulum, perbaikan peraturan/regulasi, dan pendistribusian subsidi pemerintah yang adil dan menyeluruh. Selain itu kemampuan guru dan dosen sendiri harus ditingkatkan baik melalui intensive training dan self-learning seperti research, menulis di jurnal dll. Seharusnya hal-hal seperti inilah yang harus ditingkatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu para pendidik itu sendiri. Good educators mean good education dan diharapkan akan menghasilkan para lulusan yang bermutu dan siap kerja. (Syamsul Arief Rakhmadani,seorang staff pengajar di INTI College)

Mengutif dari DR.H.Arief Rahman,MPd,sebagai Executive Chairman of Indonesian National Commision untuk Lembaga PBB UNESCO ini, adalah Mutu Guru. Di mana kesejahteraan mereka para guru harus diperhatikan dan diperbaiki, akademisnya juga harus diperbaiki, pola mengajarnya juga harus diperbaiki. Bangsa dan negara ini juga mempunyai andil dalam kesalahan besar terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Maksud saya adalah seolah-olah semua masalah besar pada pendidikan dibebankan atau ditujukan kepada Pemerintah saja, padahal itu adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia juga atau tanggung jawab kita bersama. Saya beri contoh, jika ada sesuatu yg tidak beres dalam tatanan dunia pendidikan seharusnya kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri tentang permasalahan itu, dan kita berusaha ikut berpartisipasi positif dan aktif di dalam memajukan sistem pendidikan di Indonesia. Jangan hanya menyalahkan pemerintah saja. Dalam hal ini pemerintah itu hanya memberikan rambu-rambu pendidikan yang fleksibel yang dapat kita rembukan atau diskusikan bersama untuk hal perubahan atau penambahan di dalam rambu2 tersebut”.
Menurut Syamsul yang mengidolakan Mr.Peter O’Donnell salah satu senior lecturer di Monash University dulu, ada dua hal yang menjadi tantangan terbesar bagi dunia pendidikan di Indonesia menghadapi era globalisasi dunia sekarang. Yang pertama adalah Teknologi. Minimnya pengetahuan teknologi sangat mempengaruhi kemampuan para edukator. Saya yakin bahwa banyak guru-guru yang tidak mengetahui adanya internet sedangkan para murid sudah technology-aware. Yang kedua, masuknya sekolah plus dengan overseas syllabus. Tantangan ini bisa berdampak positif dan berdampak negatif, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Syllabus dari luar negeri tidak sepenuhnya sempurna seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Tetapi di lain sisi, overseas syllabus maupun sekolah plus akan memberikan nilai tambah tersendiri dan mungkin akan menjadikan suatu warning bahwa era globalisasi has truly arrived. Dan kita berharap pemerintah mempunyai peraturan yang mengatur sekolah plus dan syllabus-nya

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan
Kunjungan tim yang bersifat sporadis, tidak akan bisa menemukan permasalahan (pendidikan) penduduk miskin yang sesungguhnya. Diperlukan suatu tim yang bersifat permanen yang dikenal dan padu dengan dinas instansi terkait baik di propinsi, kabupaten kota sampai ke kecamatan. Tim itu harus berkemampuan untuk melakukan:
1. Pengamatan langsung dan kajian bersama yang melibatkan: ahli pendidikan, tokoh masarakat (pendidik) nagari, serta dialog dengan kaum duafa, langsung.
2. Perumusan program Kurikulum Muatan Lokal di sekolah, dan program pendidikan luar sekolah yang benar-benar berguna bagi penduduk (miskin) yang bersekolah atau berdiam di Nagari Binaan. Walaupun memang tidak semua rakyat nagari itu miskin, dan biasanya rakyat kaya memerlukan muatan lokal dan program keterampilan yang berbeda dari kebutuhan mendesak rakyat miskin.
3. Inisiasi pelaksanaan pendidikan (kurikulum muatan lokal) serta diklat PLS , yang bersifat teknologi terapan sederhana, yang terprogram dan terlaksana dengan rapi.

4.2 Saran
1. Agar keanggotaan tim pembinaan tidak terlalu alir, sering gonta-ganti, dan setiap anggota tim yang turun ke negeri dapat memberikan masukan yang jelas kepada leading sektor pembinaan. Akan lebih bagus bila anggota tim pembinaan nagari itu dipikirkan untuk dijadikan ‘tim permanen lintas sektoral’ yang menguasai permasalahan (kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan), dengan Surat Tugas dari Gubernur.
2. Harus ada komunikasi yang intense antara pemuka masyarakat dan pemerintahan nagari dengan tim. Diperlukan pula forum pendiskusian berbagai alternatif kegiatan, yang ditawarkan, untuk mengatasi berbagai masalah.
3. Usaha serius untuk menggalakkan siswa menjadi pembaca harus segera dimulai, baik di sekolah-sekolah maupun melalui PLS. Sehingga pembinaan terhadap semua lapisan masarakat dapat dilakukan dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Permendiknas No. 45/2006 Tentang UN Tahun Ajaran 2006/2007.
Media Cetak : Kompas,5/9/2001; Pikiran Rakyat, 06/10/2002; Republika, 10/5/2005; Republika, 13/7/2005; Pikiran Rakyat,15/07/2005; Kompas, 6/2/2007; Koran Tempo, 07/03/2007.
Website : http://www.suara pembaruan.com/16 juli 2004; http://www.undp.org/hdr2004 ; http://www.worldbank.com; http://www.republikaonline.com; http://www.indonesia.go.id (Senin 12/2/07); http://www.perbendaharaan.go.id/20-02-2007; http://www.Pikiran Rakyat.com (03/2004); www. Klik-galamedia.com, (08 Februari 2007); (www.tempointeraktif.com); http://www.bapeda-jabar.go.id/2006. http://www.tempointeraktif.com (8/3/2007)
Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1996. Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam. Bangil-Jatim: Al-Izzah
Muhamad Shidiq Al-Jawi. Pendidikan Di Indonesia, Masalah dan Solusinya. Artikel. http://www.khilafah1924.org
Panduan KKN Wajar Dikdas 9 Tahun, UPI 2006.
Bulletin Epitech 2006, Disdik Prov.Jabar.
Blog: http://blog.appidi.or.id/?p=430; makalah pendidikan tahun 2007
Blog: http://dzarmono.wordpress.com/2007/06/11/makalah-pendidikan tahun 2008
Blog: http://www.tyasmm84.blogspot.com/2008/01/profesi-teknologi-pendidikan.html
Harian surat Kabar Online: http://www.sergaponline.com/berita
Harian Bisnis indonesia: http://www.bisnis.com
Harian Kompas Online: http://www.kompas.com
Harian Pikiran Rakyat Online: http://www.pikiranrakyat.com

Nama : Muhammad Lucky Rokoto Dalimunthe
NPM : 14110757
Kelas : 2KA25