Jiwa Persatuan Dan Kesatuan Dalam Prespektif Budaya Masyarakat Yang Pluralistik

Posted: Oktober 20, 2010 in Tak Berkategori

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakekatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah; suatu kesatuan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Sebagai dasar filsafat negara Indonesia, maka Pancasila sebagai satu asas kerokhanian dan dasar filsafat negara. Maka Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sebagai Pemersatu bangsa dan negara Indonesia maka sudah semestinya bahwa Pancasila dalam dirinya sendiri sebagai suatu kesatuan. Dalam masalah ini Pancasila mengandung persatuan dan kesatuan yang kokoh, sehingga merupakan satu sistem filsafat tersendiri diantara sistem-sistem filsafat lainnya di dunia ini (Kaelan, 1991:45). Pancasila sebagai kebudayaan Nasional memiliki lima nilai hakiki seperti; nilai Ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bandem, 1995)
Dalam suatu masyarakat bangsa yang pluralistk atau multikultural merupakan suatu keharusan dalam menjaga keutuhan negara-bangsa (nation state) Indonesia. Secara konstitusional,kita memiliki landasan yang kuat bagi integrasi nasional. Ideologi nasional Pancasila yang diterima oleh kekuatan sos-pol sebagai asas tunggal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan “weitenchaung” persatuan (Atmadja, 2002:52). Hasrat yang kuat akan kebersamaan kini memerlukan perawatan yang seksama, guna mengimbangi kecenderungan sentrifugal baik yag datang dari diri bangsa (internal) maupun yang datang dari luar (eksternal) dengan terpaan arus global. Tantangan kultural masa depan dalam konteks ini dikaitkan dengan krisis radikal modernitas; dilema antar melestarikan tradisi atau memburu lahan kultural baru.
Budaya dan masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena budaya dibentuk oleh masyarakat atau tidak ada budaya tanpa masyarakat demikian juga sebaliknya masyarakat merupakan pendukung dari kebudayaan sehingga tidak ada masyarakat tanpa budaya. Sehingga hubungan antara budaya dan masyarakat adalah hubungan yang bersifat timbal-balik; kebudayaan membentuk manusia, tetapi manusia juga membentuk kebudayaan.
Konsepsi kebudayaan yang diuraikan dalam pasal 32 mengenai kebudayaan Nasional dan kebudayaan Daerah-daerah di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini, menitik beratkan pada usaha budi manusia, dengan sifat memajukan, mempersatukan, dan mempertinggi derajat manusia. Ada tiga wawasan pokok yang menjadi jiwa dari pasal 32 itu, yakni; wawasan kemanusiaan, wawasan kemajuan, dan wawasan kebangsaan.
Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini adalah didukung oleh adanya Kebudayaan Nasional Indonesia. Penampilan dari berbagai manifestasi budaya seperti budaya Jawa, Sunda, Minang, Bugis, Bali, Lombok, dan sebagainya. Hal tersebut sering menaungi munculnya kebudayaan baru, dan sangat berarti bagi penduduk Indonesia yang makin besar ini.
Kebudayaan Bali adalah perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai manusia, serta diarahkan untuk memberi wawasan dan makna dalam segenap bidang kehidupan. Manusia sebagai bagian dari masyarakat dan pendukung dari kebudayaan bersifat dinamis. Manusia akan selalu melakukan perubahan sebagai respon terhadap lingkunan dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi didalam kehidupannya. Kebudayaan itu secara oprasional adalah kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang meliputi tiga wujud dan tujuh pokok kebudayaan. Koentjaraningrat (1974) didalam membedakan tiga wujud atau tingkat; yaitu kebudayaan sebagai dunia ide-ide atau wujud budaya, kebudayaan sebagai aktivitas atau wujud sosial, dan kebudayaan sebagai artefak (benda hasil budaya) atau wujud fisik. Sedangkan tujuh unsur pokok kebudayaan terdiri dari; sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, sistem agama (Bandem, 1995).
Dari gambaran keanekaragaman di atas, selanjutnya bagaimana dengan daerah Propinsi Bali yang merupakan pintu gerbang utama pariwisata bagi Indonesia, bahkan sudah sejak awal abad ke-20 Bali telah menjadi perhatian pelancong mancanegara. Secara strategis daerah Propinsi Bali merupakan tempat lalu lintas dari segala penjuru dunia, maka kontak atau hubungan dengan bangsa dan budaya asing sulit dihindari. Terlebih dengan diera globalisasi saat ini diantara negara-negara tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, maka unsur-unsur budaya asing disengaja atau tidak disengaja akan mempengaruhi budaya Bali.
Daerah Bali memiliki keunikan dan keunggulan kebudayaan. Perpaduan harmonis antara potensi kebudayaan dan sumber daya manusia yang kreatif dengan didukung alam yang mempesona merupakan modal dasar untuk menopang keunggulan yang kompetitif daerah Bali sebagai daerah tujuan wisata. Sebagai konsekuensi daerah tujuan wisata; wisatawan manca negara dan domestik, maka mobilitas penduduk (migrasi) akan selalu terjadi di Bali. Fakta yang ada menunjukan jumlah “kaum pendatang”, khususnya etnis Nusantara cukup besar di Bali. Hal ini paling tidak dilegitimasi oleh jumlah paguyuban etnis Nusantara yang ada di Bali kurang lebih dengan jumlah 24 paguyuban. Hal ini mengindikasikan bahwa, keadaan penduduk Bali telah berkembang menjadi masyarakat yang pluralistik dan multikulturalistik. Pertanyaan yang muncul “bagaimana untuk mengantisipasi berbagai gejolak atau paling tidak penyimpangan sosial dari masyarakat yang pluralistik?”

Dalam kapasitanya sebagai daerah kunjungan wisata (tourist destination), Bali dianggap sangat menjanjikan dari sudut ekonomi. Oleh karena itu, mobilitas penduduk (migrasi) akan terus berlangsung ke Bali. Fakta selama ini menunjukan banyak “kaum pendatang” (luar Bali) yang sengaja datang ke Bali dengan berbagai macam tujuan dan kepentingan, baik sebagai pedagang, bisnis, mencari lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Maraknya para pendatang sangat terasa bersamaan dengan datangnya hari-hari besar keagamaan, seperti; Natal, Idul Fitri, dan Tahun Baru. Ada kebiasaan “mudik” atau pulang kampung yang sudah mentradisi bagi tiap pemeluk agama pada hari-hari besar tersebut. Mereka (para migran) bertemu keluarga dan membawa pulang hasil kerja mereka selama di rantau. Dalam hal ini ada kebiasaan yang menyertainya ketika mereka dari kampung daerah asal, kembali ke perantauan setelah usai merayakan hari Raya tersebut, tidak jarang juga mereka membawa sanak famili yang ada di daerah asalnya, terutama yang masih mencari lapangan kerja (pengangguran).
Sesuai dengan fakta hasil berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 1986 dimana mirasi risen netto Propinsi Bali kurang lebih 16.000 orang (Mariyah, 2004). Ini berarti jumlah migran yang masuk ke Propinsi Bali lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk Bali yang keluar menuju daerah-daerah lain di Indonesia. Akan tetapi mulai tahun 1990 migran netto Propinsi Bali berubah menjadi positif mencapai 40.000 orang (ibid). Pada tahun 2002 penduduk pulau Bali berjumlah 3.2 juta orang, termasuk dari 21 paguyuban etnis nusantara dan pekerja asing dari berbagai negara (Geriya, 2004).
Menjamurnya jumlah “kaum pendatang” yang datang ke Bali, paling tidak dapat dilihat dari jumlah paguyuban etnis Nusantara yang ada di Bali. Menurut data dari Badan Informasi dan Telematika Propinsi Daerah Bali, tahun 2004 ada 22 jumlah paguyuban etnis Nusantara, yaitu:
1. Ikatan keluarga Batak (Sumatra Utara)
2. Ikatan Keluarga Minang Saiyo Minang Kabau (Sumatra Barat)
3. Paguyuban Mangle (Jawa Barat)
4. Paguyuban Banyumasan (Jawa Tengah)
5. Ikatan Keluarga Surakarta Hadiningrat (Jawa Tengah)
6. Paguyuban Kesuma/Eks Karesidena Surakarta (Jawa Tengah)
7. Paguyuban Ngeksigondo (Jogjakarta)
8. Ikatan Keluarga Besar Flambomora (NTT)
9. Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua (IMMAPA)
10.Ikatan Keluarga Maluku Bali “IKEMAL”
11.RKSS Kodya Denpasar Makasar Bugis
12.Ikatan Keluarga Toraja (IKAT)
13.Ikatan Keluarga Sangihe Talaud (IKSAT)
14.Ikatan Keluarga Maesa (Minahasa)
15.Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa (PSMTI)
16.Ikatan Keluarga Ombay Alor (NTT)
17.Paguyuban Klong-Bring Alor (NTT)
18. Persaudaraan Warga Tegal (Jawa Tengah)
19.Ketua Forum KKB
20.Kerukunan Keluarga Madura
21.Paguyuban Keluarga Sidoarjo (Jawa Tmur), dan tahun 2004 ditambah
22.Lembaga Adat Kebudayaan Aceh (Laka)
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, Bali telah berkembang menjadi sebuah daerah yang pluralistik dan multikultural. Dalam bahasa lain dapat dikatakan, keadaan masyarakat Bali dewasa ini dapat digolongkan kedalam masyarakat majemuk. Ciri utama masyarakat majemuk (plural society) adalah kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara pisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam satu unit politik. Masyarakat majemuk tersebut biasanya terpisah-pisah dalam pengelompokan yang didasarkan pada; ras, etnis, ekonomi dan agama (Furnival dalam Pelly, 1993:1).
Ada sebuah dalil yang tak terbantahkan, bahwa migrasi (perpindahan penduduk) selalu banyak membawa konsekuensi yang lebih banyak negatifnya. Migrasi akan menyebabkan terjadinya persaingan didalam perebutan lapangan kerja, dan tidak ketertampungan dalam lapangan kerja akan mendorong terjadinya berbagai penyimpangan sosial (social phatology). Sudah menjadi anak kandung bahwa migran selalu membawa “anak kandung” yang bernama kriminal atau berbagai bentuk dunia gelap (black activities) lainnya. Masalahnya akan menjadi besar manakala migrasi terjadi antar wilayah dengan ethnik atau tatanan cultur yang berbeda. Dengan sendirinya akan terjadi ketegangan ethnik (ethnic tensien) yang dapat mengarah pada konflik terbuka. Kalau populasi migrasi begitu besar, sehingga mengganggu dominasi ethnik lokal, maka budaya lokalpun akan kehilangan identitasnya, atau paling tidak akan kehilangan warna (Pitana, Bali Post, 4-1-2001)
Kontak masyarakat Bali dengan budaya luar bukan sesuatu hal baru, karena telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai ‘pengaruh luar’ dalam adat budaya Bali, seperti pengaruh India, Cina, Arab dan – tentu saja – Jawa (MPLA, 1991; Mantra, 1993; Barth, 1993, dalam Pitana, 1994:156-157). Selanjutnya intensitas kontak kebudayaan Bali dengan kebudayan luar meningkat secara dramatik pada paruh kedua abad ini, yang terkait erat dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat dibidang komunikasi dan transportasi, serta keberhasilah Bali menjadikan dirinya sebagai daerah tujuan wisata yang terkenal di dunia (ibid).
Dari prespektif sejarah, kebudayaan Bali memiliki keterbukaan dengan kebudayaan luar dan memperlihatkan sifat fleksibel dan adaptif. Potensi ini penting artinya untuk menghindari perbenturan antar budaya. Jika dilihat dari tatanan sejarah nasionalisme Indonesia, juga dapat dipahami bahwa konsep wawasan kebangsaan adalah “persatuan dan kesatuan”. Seperti dari pernyataan Presiden Soeharto, pada Dharma Santi Penyepian 1997, dalam Dewa Atmaja (2002), “bahwa dari kenyataan keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat dan budaya di Indonesia yang penting bukan masing-masing suku, bahasa, atau budayanya, akan tetapi keseluruhan suku bangsa, adat-istiadat, budaya, dan bahasanya. Jadi itulah hakekat dari wawasan kebangsaan “Persatuan dan kesatuan”.

SOURCE : http://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/artikel/article/view/407

Nama : Muhammad Lucky Rokoto Dalimunthe
NPM : 14110757
Kelas : 1KA31
Mata Kuliah : Ilmu Sosial Dasar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s